Herman adalah dokter biasa yang sudah bertugas selama 30 tahun. Setiap Jumat pagi, dia selalu bersepeda keliling Banjar. Minimal rutenya sejauh 35 kilometer. Kadang Herman mencari rute lain: jalan sempit, naik-turun, masuk-keluar desa. Bagi Herman, olahraga ini bukan sekadar menyalurkan hobi, tapi juga untuk melihat dari dekat perkembangan kota yang dipimpinnya. “Saya bisa tahu apa ada jalan yang sudah rusak. Kalau naik mobil, belum tentu terasa,” ujar Herman.
Ditemui di acara penganugerahaan Tokoh Tempo 2012: Bukan Bupati Biasa di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Selasa, 12 Februari, Herman tampak santun dan merendah saat ditanya tentang resep keberhasilannya.
Ketika Banjar mandiri sebagai kota pada 2003, Herman, yang menjadi formatur pemekaran, terpilih memimpin wilayah tersebut. Harapan masyarakat terhadap daerah yang terletak di ujung tenggara Jawa Barat sekitar tiga jam perjalanan dari Bandung itu begitu besar. Berbekal pengalaman mengelola Ciamis, dia menyiapkan segudang rencana. Selain membangun infrastruktur kota, seperti pengembangan jalan dan jembatan, dia berfokus pada peningkatan layanan dasar, yaitu kesehatan dan pendidikan.
Di bidang pengajaran, sebelum pemerintah pusat mencanangkan program Bantuan Operasional Sekolah, Herman sudah mengembangkan proyek “Angka Prediksi Drop Out” pada 2004. Setiap anak yang dinilai tidak dapat bersekolah lantaran kekurangan biaya dibantu Rp 250 ribu per tahun. Itu untuk siswa sekolah menengah pertama. Buat murid sekolah menengah atas, bantuannya Rp 500 ribu per siswa. Bantuan itu mengalahkan bantuan DKI Jakarta yang cuma Rp 400 ribu per siswa SMA.
Kepala Seksi Pendidikan Menengah, Dinas Pendidikan, Asep Parjaman, mengatakan, siswa yang ingin menerima bantuan tinggal mengisi formulir. Data itu kemudian diajukan ke pemerintah kota untuk diseleksi. Begitu Wali Kota meneken surat keputusan, dana langsung dikirim ke rekening sekolah. Hingga tahun ini, sudah sekitar 8.000 siswa menikmatinya.
Untuk pelayanan kesehatan, Herman membebaskan biaya berobat puskesmas bagi mereka yang membawa kartu penduduk. Hal yang sama berlaku jika mereka berobat ke rumah sakit daerah. Bedanya, yang satu ini hanya diberlakukan bagi warga miskin. Setahun berjalan, ternyata tak banyak warga berobat ke puskesmas. Usut punya usut, tahulah Herman mengapa hal itu terjadi. “Puskesmasnya memang gratis, tapi perginya naik ojek. Itu berarti mereka harus membayar Rp 10-15 ribu,” ujarnya.
Pak Dokter ini pun punya ide mendekatkan tempat layanan ke masyarakat. Dia membangun 42 pos kesehatan desa di 25 desa dan kelurahan. Setiap pos memiliki tenaga medis bidan dan perawat. Sedangkan dokter datang seminggu tiga kali. Puskesmas pun diperbanyak dari dua menjadi empat. Warga pun berduyun-duyun berobat. Indeks kepuasan masyarakat terhadap kesehatan terus naik. Rata-rata di atas 77 persen setiap tahun. “Di Banjar, yang susah itu uang. Kalau makanan, gampang.”(tempo.co)
Semoga semakin banyak pejabat yang bisa jadi teladan untuk rakyatnya.
Info: Cetak Brosur
